E-Government

E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis.

Ada tiga model penyampaian E-Government, antara lain :

a.       Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat, Memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Contohnya pajak online, mencari pekerjaan, layanan jaminan sosial, dokumen pribadi (Kelahiran dan Akte perkawinan, Aplikasi Paspor, Lisensi Pengarah), Layanan imigrasi, Layanan kesehatan, Beasiswa, penanggulangan bencana.

b.      Government-to-Business (G2B), adalah transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Aplikasi yang memfasilitasi interaksi G2B maupun B2G adalah Sistem e-procurement. Contohnya Pajak perseroan, Peluang Bisnis, Pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintah (Hukum Bisnis), Pelelangan dan penjualan yang dilaksanakan oleh pemerintah, hak paten merk dagang, dll.

c.       Government-to-Government (G2G), adalah Memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basisdata terintegrasi. Contohnya Konsultasi secara online, blogging untuk kalangan legislative, pendidikan secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu.

Keuntungan  E-Goverment Bagi Rakyat

• Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.
• Peningkatan hubungan antara pemeritah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) diharapkan menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.
• Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Contohnya, data-data tentang sekolah; jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilih sekolah yang pas untuk anaknya.
• Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Contohnya, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melaluji e-mail atau bahkan vidio confernce.
• Tenologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar.
• E-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri.
• Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang   dibuaat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerinta8.  Selain tampilan dan paduan warna yang menarik, informasi-infromasi yang disajikan sangatlah lengkap dan up to date.
• Terdapatnya informasi transportasi, informasi valuta asing, serta info tentang tinggi muka air.
• Website ini mencakup banyak aspek seperti hukum, agama, sosial dan budaya, bisnis dan kawasan bisnisnya, pendidikan, dan sebagainya.
• Semua terbuka untuk pemerintah dan masyarakat.

Kerugian  E-Goverment Bagi Rakyat

• Semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya cyber crime yang dapat merusak system TIK pada e-government. Misalnya kasus pembobolan situs KPU ketika penyelenggaraan Pemilu oleh seorang cracker.
• Kurangnya interaksi atau komunikasi antara admin (pemerintah) dengan masyarakat, karena e-government dibuat untuk saling berinteraksi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan.
• Kelemahan utama tentang e-government adalah kurangnya kesetaraan dalam akses publik untuk keandalan, internet informasi di web, dan agenda tersembunyi dari kelompok pemerintah yang dapat mempengaruhi opini publik.
• Pelayanan yang diberikan situs pemerintah belum ditunjang oleh system manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan,prosedur dan keterbataasan SDM sangat membatasi penetrasi komputerisasi kedalam system pemerintahan.
• Belum mapannya strategi serta tidak memaadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembanngan e-government.
• Inisiatif merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri, dengan demikian sejumlah faktor seperti standardisasi, keamanan informasi, otentikasi, dan berbagai alikasi dasar yang memungkinkkan interoperabilitas antar situs secara andal, aman, dan terpercaya kurang mendapat perhatian.
• Kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet

Implementasi E-government Di Indonesia

E-government merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pemerintahan, jika mengacu dari definisi tersebut, e-government merupakan sistem pemerintahan yang sepenuhnya berbasis internet. Namun kondisi di Indonesia masih jauh dari definisi tersebut, jika kita menengok ke situs-situs pemerintah daerah di Indonesia yang telah menerapkan "e-government", sebenarnya cenderung sebagai tampilan yang memberikan informasi tentang data statisik, potensi wisata, dan kekayaan alam suatu daerah, serta informasi peluang investasi bagi para penanam modal di daerah bersangkutan. Content yang berkaitan dengan pemerintahan (government) sendiri malahan kurang mendapat perhatian.

Namun demikian, mudah-mudahan pemerintah kita baik pusat maupun daerah juga sedang menuju ke arah yang lebih maju dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk keperluan pemerintahan sehingga kelak slogan e-government ini betul-betul diaplikasikan secara utuh, sampai pada tahap pemanfaatan.

Implementasi E-Government Di Luar Negeri

Salah satu contoh penerapan e-Government dalam artian sesungguhnya dapat dijumpai di negara tetangga kita, yaitu Singapura. Untuk penerapan e-Governement di negaranya, pemerintah Singapura telah menyedot anggaran sebesar US$ 743 juta ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik secara online di negara tersebut.

Tahap pertama proyek ini telah berhasil membangun 1600 layanan publik secara online. Layanan ini tidak hanya memberi informasi, tetapi juga sanggup melakukan transaksi semacam memesan fasilitas olahraga, mendaftarkan perusahaan, membuat paspor baru, dan sebagainya. Program ini telah berhasil membuat 75 persen penduduk Singapura mulai berkomunikasi dengan birokrasi secara online via internet. Dalam proyek selanjutnya yang dimulai pada tahun 2003, pemerintah negara pulau tersebut mengharapkan 90 persen warga negaranya dapat berkomunikasi secara online hingga saat ini.

Jenis E-Government

Secara umum terdapat 4 (empat) macam interaksi antar pelaku dalam e-government, yaitu: 

1. G to C : Government to Citizens
Merupakan aplikasi e-government yang paling umum dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio tenologi . Informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan. Interaksi dengan masyarakat (untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari.
Contoh :
- Kantor Imigrasi bekerjasama dengan Bandara & bank2 swasta membangun jaringan Teknologi Informasi, sehingga para turis dapat membayar fiskal melalui ATM, tidak perlu antre di bandara.
- DEPAG membuka situs pendaftaran Haji, shg pemerintah dapat menyiapkan kuota haji dan bentuk pelayanan yang sesuai.
- DEPNAKER membuka situs informasi lowongan kerja sekaligus pendaftaran Tenaga Kerja ke Luar Negeri

2. G to B : Government to Business Bertujuan untuk membentuk lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya, dalam hal ini perusahaan swasta memerlukan data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah serta berinteraksi dengan pemerintah. Berkaitan dengan hak dan kewajibannya sebagai sebuah entiti yang berorientasi profit.
Contoh :
- Perusahaan dapat dengan mudah menjalankan aplikasi web untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar kepada pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet.
- Proses tender proyek-proyek pemerintah yang melibatkan swasta dapat dilakukan melalui website mulai dari pengambilan formulir tender, sampai dengan pengumuman pemenang tender (sehingga menghemat biaya).
- Proses pengadaan barang kebutuhan pemerintah dapat dilakukan secara efisien dengan menerapkan e-procurement ( menghubungkan kantor-kantor pemerintah dengan supplier-nya ).

3. G to G : Government to Governments
Di era global interaksi dan komunikasi antar pemerintah satu dengan yang lainnya setiap harinya sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk memperlancar kerjasama antar negara dan antar entiti-entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, dll) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan sdministrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dll).
Contoh :
- Hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan kedutaan besar untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh warga negara asing yang sedang berada di tanah air
- Aplikasi yang menghubungkan kantor-kantor pemerintah setempat dengan bank-bank asing milik pemerintah di negara lain dimana pemerintah setempat menabung dan menanamkan uangnya.
- Pengembangan suatu sistem basis intelijen yang berfungsi untk mendeteksi orang-orang yang tidak boleh masuk atau keluar dari wilayah negara (cegah tangkal)
- Sistem informasi di bidang hak cipta intelektual untuk pengecekan dan pendaftaran terhadap karya-karya tertentu yang ingin memperoleh hak paten internasional.

4. G to E : Government to Employees
Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat.
Contoh :
- Sistem pengembangan karir pegawai pemerintah, untuk meyakinkan adanya perbaikan kualitas SDM, penunjang proses mutasi, rotasi serta promosi seluruh karyawan pemerintahan.
- Aplikasi terpadu untuk mengelola berbagai tunjangan kesejahteraan pegawai.
- Sistem asuransi kesehatan dan pendidikan bagi para pegawai pemerintahan yang telah terintegrasi dengan lembaga kesehatan (rumah sakit, apotik, poliklinik, dll) serta lembaga pendidikan (sekolah, PT, Kejuruan , dll).
- Aplikasi yang dapat membantu karyawan pem untuk melakukan perencanaan keuangan keluarganya termasuk tabungan dan pensiun.

http://bukan-sekedarbaca.blogspot.com/2012/06/tipe-relasiinteraksi-antar-pelaku-dalam.html

http://sriyanthigeg.blogspot.com/2012/11/pengertian-keuntungan-kerugian-e.html